JAWA BARAT – WARTA BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merencanakan kebijakan baru terkait kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) dengan penerimaan bantuan sosial.
Rencana tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).
Dedi menyebutkan kebijakan ini bertujuan agar distribusi bantuan pemerintah, termasuk beasiswa pendidikan dan bantuan sosial lainnya, lebih merata. Dia menilai selama ini bantuan sering terpusat pada keluarga tertentu.
“Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara.
Selain itu, Dedi juga menyinggung soal tingginya angka kelahiran di keluarga prasejahtera. Dedi mengatakan biaya persalinan yang besar seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik,” kata Dedi.
Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan pentingnya peran laki-laki dalam program KB, khususnya melalui metode vasektomi (MOP). Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keluarga miskin yang cenderung memiliki banyak anak.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak,” ujarnya.
Dedi juga membagikan pengalamannya saat bertemu dengan keluarga besar di Majalengka.
“Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ungkapnya.
Menurut Dedi, keterlibatan pria dalam program KB lebih diutamakan untuk meningkatkan efektivitas. Ia mengungkapkan alasan teknis di balik pilihan tersebut.
“Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujarnya.
Sumber: kompastv.com
BOGOR-WARTA BOGOR – Sebagai upaya memastikan kualitas dan standar profesionalisme lulusan di dunia kerja, Politeknik…
BOGOR-WARTA BOGOR –Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, (23/4),…
JAMBI - WARTA BOGOR –25 April 2026, Peran Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Polbangtan Bogor) semakin…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan…
CIBINONG - WARTA BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan arah pembangunan di wilayah Bogor…
JAMBI - WARTA BOGOR - Kapolda Jambi, Krisno H Siregar, memimpin langsung upacara pemberhentian tidak…