DPR dan Hasan Nasbi Soroti Ucapan Saiful Mujani Soal Pernyataan ‘Jatuhkan Prabowo’

JAKARTA – WARTA BOGOR – Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang diduga menyinggung upaya menjatuhkan Prabowo Subianto menuai reaksi dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan kegaduhan di ruang publik. Ia bahkan menyebut pernyataan itu dapat dianggap provokatif dan berisiko ditafsirkan sebagai ajakan makar.

“Harus berhati-hati dalam berbicara di hadapan publik, apalagi sebagai tokoh lembaga survei yang sudah sangat senior,” ujar Firman, Minggu (5/4/2026).

Firman menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, dan itu harus melalui tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR,” katanya.

Ia juga berpandangan bahwa pergantian kepemimpinan nasional belum tentu membawa kondisi yang lebih baik.

“Tidak akan lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, Firman menyinggung adanya spekulasi publik terkait motif di balik pernyataan Saiful Mujani, termasuk kemungkinan adanya kepentingan tertentu.

Polemik ini bermula dari potongan video pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Saiful menyampaikan pandangannya terkait kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful.

“Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di publik, terlebih karena video yang beredar tidak ditampilkan secara utuh.

Balasan Hasan Nasbi

Respons kritis juga datang dari Hasan Nasbi, yang menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Mereka itu ngakunya pejuang demokrasi, tapi nggak pernah mau paham apa esensi demokrasi,” kecam Hasan.

“Itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster. Dia juga seorang pollster yang harusnya paham data. Hari ini boleh aja anda mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat yang banyak atau rakyat yang sedikit?” tambahnya.

Polemik ini menjadi sorotan publik dan kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan, terutama bagi tokoh publik.

 

 

 

 

Sumber: tvonenews