Empat Daerah Buka Sekolah, FSGI Nilai Langgar SKB 4 Menteri

AKARTA – WARTABOGOR.id – Sejumlah daerah menggelar proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru 2020/2021, Senin (13/7). Belajar di sekolah itu digelar bukan di zona hijau virus Corona.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima laporan tersebut dari sejumlah anggotanya di beberapa daerah.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menilai aktifitas belajar mengajar itu telah bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa covid-19.

Surat tersebut merupakan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Surat itu antara lain berisi tentang pembukaan sekolah hanya bisa dilakukan di wilayah berzona hijau.

“FSGI mendapatkan laporan dari jaringan guru FSGI di beberapa daerah, yang membuka sekolah walau daerah tersebut bukan zona hijau,” kata Heru dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).

Berdasarkan laporan yang ia terima, setidaknya ada 4 daerah yang telah membuka sekolah mulai tingkat TK sampai SMA. Yakni Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh ; Kabupaten Pandeglang, Banten ; Kota Bekasi, Jawa Barat ; dan Kota Padang, Sumatera Barat.

Di Kabupaten Simeleu, Aceh, Heru mengatakan pembukaan sekolah pada 13 Juli lalu telah diinstruksikan Dinas pendidikan wilayah tersebut. Instruksi wajib masuk sekolah, kata dia, tak hanya bagi siswa baru peserta pengenalan sekolah, namun juga bagi seluruh siswa TK, SD, SMP dan SMA.

Padahal, kata Heru, pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya telah memberi instruksi agar sekolah di tingkat TK dan SD belum diizinkan untuk dibuka. Oleh karenanya, menurut dia, hal itu telah melanggar SKB 4 Menteri.

“Walaupun berada di zona hijau, menurut SKB 4 Menteri, siswa SD masuk secara bertahap pada September, sedangkan siswa TK /PAUD pada November,” ujar Heru.

“Namun, yang terjadi di Simeleu semua siswa sudah masuk pada 13 Juli 2020,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Heru, pembukaan sekolah juga terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurut data Gugus tugas covid-19, Pandeglang berada di zona kuning. Oleh karenanya pembukaan sekolah belum diizinkan.

Tapi, berdasarkan laporan yang diterima FSGI, sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP di wilayah tersebut telah kembali dibuka pada 13 Juli lalu.

“Kondisi ini disinyalir karena longgarnya instruksi dari Dinas Pendidikan setempat, yang tak tegas melarang sekolah dibuka kembali di tahun ajaran baru,” katanya.

Wilayah ketiga yang dikabarkan telah membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka, yakni Kota Bekasi.

Heru mengatakan sedikitnya dua sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah zona merah telah membuka pembelajaran di sekolah. Namun, FSGI mengapresiasi respons Pemkot Bekasi yang kemudian langsung mengambil tindakan dengan kembali menutupnya.

Sementara, satu wilayah yang juga diketahui telah membuka sekolah adalah Kota Padang, Sumatera Barat. FSGI menemukan beberapa sekolah SMP di Kota Padang yang memulai masa pengenalan sekolah secara tatap muka perhari Senin, (13/7).

“Padahal Padang belum masuk zona hijau. Ini juga berpotensi menyalahi SKB 4 Menteri,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, menurut Heru, Mendikbud dan Kemenag mesti mengawasi dan menegur dinas-dinas pendidikan daerah termasuk sekolah yang belum mematuhi SKB 4 Menteri. Heru mewanti-wanti hal itu agar sekolah tak menjadi klaster penyebaran baru covid-19.

“Mumpung masih 2 hari berjalan di tahun ajaran baru, lebih baik Kemendikbud dan Kemenag segera bertindak untuk mengatasinya,” katanya.

Selain itu, Kemendikbud dan Kemenag menurut Heru mestinya juga menyediakan hotline (nomor kontak) yang bisa menjadi pusat aduan masyarakat jika hendak melaporkan sekolah yang melanggar SKB 4 Menteri. (cnnindonesia.com)