JAKARTA- WARTA BOGOR – Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang dihimpun oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya mendapat sorotan dari pemilik saham politik terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Oleh PDI-P, munculnya koalisi ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Memang, ketiga partai menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Bahkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju, masing-masing sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Sementara, pihak Indonesia Bersatu sendiri mengeklaim, koalisi mereka terbentuk sesuai harapan presiden.
PDI-P mengaku tak ingin kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu yang membawa agenda politik 2024 mengganggu jalannya pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kepentingan rakyat harus didahulukan.
“Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong,” kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Hasto membantah bahwa pertemuan PDI-P dengan sejumlah ketua umum partai politik beberapa waktu belakangan merupakan upaya membentuk koalisi.
Menurut dia, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan pimpinan parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi dalam rangka hari Lebaran.
“Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara,” tutur dia.
Hasto berdalih, partainya bisa mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya. Ini diklaim karena besarnya dukungan rakyat terhadap PDI-P.
“PDI-P bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu, PDI Perjuangan dari bawah,” kata Hasto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto misalnya, mengatakan bahwa partai yang tergabung dalam koalisi masih dan akan terus mendukung program-program pemerintahan.
“Pemerintah sangat solid karena 82 persen koalisinya mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Tak ada perubahan,” kata Airlangga di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, Minggu (15/5/2022).
Airlangga menyatakan, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu tak mungkin mengurangi dukungan politik terhadap pemerintah
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa pernyataan Sekjen PDI-P terkait munculnya Koalisi Indonesia Bersatu merupakan bentuk kekhawatiran partai berlambang banteng tersebut menjelang Pilpres 2024.
Kunto menilai, kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu seharusnya tak menjadi soal di pemerintahan lantaran koalisi tersebut telah menyatakan komitmen mereka untuk tetap mendukung Jokowi-Ma’ruf hingga tuntas masa jabatan.
Hanya saja, munculnya koalisi ini memang begitu dini, sehingga bisa jadi mengganggu agenda politik yang telah disusun partai-partai lainnya, tak terkecuali PDI-P.
“Koalisi Indonesia Bersatu itu dibentuk jauh-jauh hari dan ini di luar kebiasaan. Dan biasanya itu akan mengganggu konstelasi atau mengganggu peta politik yang mungkin sudah direncanakan PDI-P sebelumnya,” kata Kunto
Munculnya koalisi Golkar, PAN, dan PPP, menurut Kunto, bisa melahirkan 3 poros di Pilpres 2024. Artinya, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga bisa jadi Pilpres digelar 2 putaran.
Kunto mengatakan, kemugkinan-kemungkinan inilah yang menjadi kekhawatiran PDI-P. Bisa jadi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu resah persaingan di Pilpres 2024 kian ketat.
Kendati demikian, lanjut Kunto, tak seharusnya PDI-P khawatir berlebihan pada keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu.
Sebab, meski telah menyatakan berkoalisi, Indonesia Bersatu belum mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung.
“Bahkan belum definitif mengumumkan platform koalisi dan program-program koalisi sehingga nanti bisa diisi oleh tokoh yang sesuai dengan program dan visi serta platform koalisi ini,” kata Kunto.
(Kompas.com)
JABAR - WARTA BOGOR - Program renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Bareskrim Polri menggerebek rumah produksi gas nitrous oxide (N2O) merek…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa dirinya telah “membuka…
CILEUNGSI - WARTA BOGOR - Alat deteksi dini banjir berbasis teknologi resmi dioperasikan di aliran…
TANAH LAUT-WARTA BOGOR – Gerakan Tanam Serempak seluas 10.000 hektare yang dilaksanakan di 17 provinsi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan puluhan…