LSI Denny JA Ungkap Tujuh Provinsi dengan Angka Golput Tertinggi pada Pilkada 2024

JAKARTA – WARTA BOGOR – Angka golput Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan Pilkada 2019. Berdasarkan data LSI Denny JA, rata-rata angka golput Pilkada 2024 di 7 provinsi terbesar di Indonesia mencapai 37,63%, naik 6,23% dibandingkan pada Pilkada 2019 sebesar 31,40%.

Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby memaparkan hasil temuan dan survei nasional terkait dengan angka golput dalam Pilkada 2024.

LSI menyebutkan ada tujuh provinsi memiliki angka golput tertinggi dalam Pilkada 2024 antara lain DKI Jakarta (46,91 persen), Sumut (46,41 persen), Banten (37,78 persen), Jabar (36,98 persen), Jatim (34,68 persen, Sulsel (31,14 persen), dan Jateng (29,48 persen).

“Meningginya golput adalah tanda bahwa demokrasi kita terluka, ia adalah suara bisu dari mereka yang memilih untuk tidak berharap, tidak percaya, dan tidak lagi melihat pemilu sebagai cahaya di ujung Lorong,” ujar pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam analisis hasil quick count Pilkada 2024, Rabu (4/12/2024).

Menurut riset LSI Denny JA mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong tingginya golput. Pertama, kelelahan pemilu. Pemilu Serentak 2024 yang meliputi Pilpres dan Pileg menyita energi masyarakat, sehingga pilkada kurang menarik perhatian.

Kedua, minim pesona kandidat. Kandidat yang berlaga dinilai kurang memiliki daya tarik, terutama di wilayah seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Ketiga, rendahnya kepercayaan pada kepala daerah. Semakin banyak masyarakat yang merasa kebijakan kepala daerah tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan mereka, dibandingkan keputusan pemerintah pusat.

Keempat, meningkatnya apatisme politik. Polarisasi politik, korupsi, dan gaya hidup mewah pejabat publik semakin memupuk sikap apatis masyarakat terhadap politik. Partisipasi rendah dalam pemilu memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi.

Esensi demokrasi sebagai bentuk partisipasi rakyat menjadi rapuh ketika pemilih enggan berpartisipasi. Pemimpin terpilih kehilangan legitimasi moral, karena tidak dianggap mewakili mayoritas.

“Ketika hanya kelompok militan yang memilih, demokrasi berubah menjadi arena dominasi kelompok kecil, bukan konsensus bersama,” ucapnya.

Lebih jauh, rendahnya voter turnout dapat memperkuat politik elitisme, di mana pemimpin hanya melayani kelompok pendukung aktif mereka, sementara mayoritas merasa terpinggirkan. Meningkatnya golput seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Edukasi politik, peningkatan transparansi, dan penguatan kapasitas kandidat menjadi langkah yang mendesak dilakukan.

“Demokrasi adalah perjalanan panjang. Meski terluka, ia harus terus diperbaiki demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

 

 

Sumber: Sindonews