KPK Menduga Uang Korupsi APD Covid-19 Mengalir ke Berbagai Pihak

JAKARTA – WARTA BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.

KPK pun memeriksa pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylvina mengenai dugaan aliran uang haram tersebut.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri membeberkan Budi diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 dalam kapsitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Krisis (PPK Puskris) Kesehatan Kemenkes.

“Dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya aliran uang dari pengadaan APD di Kemenkes RI pada berbagai pihak terkait termasuk pada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

KPK juga memasukkan Budi ke dalam daftar orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19.

Selain Budi, KPK juga memeriksa Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2019 hingga sekarang, Tavip Joko dan pengacara bernama Admiral Herdi Pratama.

KPK menyebut nilai kontrak dari pengadaan APD Covid-19 mencapai Rp 3,03 triliun untuk 5 juta set pada tahun anggaran 2020-2022.

Akibat perbuatan tersangka, diduga total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, wakil ketua KPK, Alexander Marwata mengkonfirmasi pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan perkara dugaan korupsi di Kemenkes.

Alex mengungkapkan pihaknya juga telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19.

 

Sumber: Kompas.com