WARTA BOGOR – Dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial menyebut kini Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menyudahi debat tahunan penentuan Idul Fitri dan Idul Adha.
Dilansir dari akun instagram @infogarut.id pada Kamis (9/7/2024) menyebut bahwa penggunaan KHGT itu bertujuan untuk menyudahi perdebatan tahunan terkait penetapan tanggal penting umat Islam seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Muharam.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti’i mengatakan selama ini ada perdebatan tahunan mengenai tanggal penting umat Islam itu.
“Lewat penggunaan KHGT ini ia berharap energi umat Islam tidak terkuras dengan perdebatan tersebut lantaran masih ada urusan lain yang menunggu untuk segera diatasi,” tulis dalam unggahan tersebut.
Hingga kini, unggahan tersebut mendapat ribuan komentar dari warganet.
Lantas, benarkah penggunaan KHGT ini menyudahi debat penentuan soal hari raya?
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto mengatakan penggunaan KHGT ini merupakan kesepakatan negara-negara Islam di Turkiye pada tahun 2016.
“Artinya tidak ada lagi batasan negara dan wilayah. Kalau selama ini kan dikotak-kotak per-negara,” ujar Edy, Rabu (24/7/2024).
“Misalnya dalam satu hal, ternyata bulan sabit sudah terlihat di belahan dunia lain, pada saat itulah ditetapkan sebagai bulan baru,” lanjutnya.
Contoh lebih rincinya seperti dalam penetapan 1 Syawal atau Idul Fitri, maka secara global akan mempunyai tanggal perayaan yang sama dalam kalender Masehi.
Sementara Pemerintah Indonesia sendiri masih menggunakan sesuai kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) dalam penetapan penanggalan Hijriah.
Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menyampaikan hal yang senada dengan Edy.
Menurutnya, penetapan KHGT ini tidak berkaitan dengan perdebatan awal Ramadhan, Idul Fitri, Hari Arafah, dan Idul Adha.
“Tapi lebih pada kebutuhan adanya satu kalender Hijriah untuk seluruh dunia, sebagaimana kalender Masehi yang kita pakai,” ucapnya.
Sayuti menjelaskan KHGT ini mulai diterapkan di internal atau lingkup Muhammadiyah pada tahun 1446 H.
Pada tanggal 7 Juli 2024 lalu, Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT untuk penetapan tanggal 1 Muharram 1446 H.
Adapun keputusan Muhammadiyah menggunakan KHGT merupakan Hasil Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid di Pekalongan, Jawa Tengah pada bulan Februari 2024 lalu.
Meski demikian, Sayuti tidak bisa memastikan apakah tanggal penting umat Islam tahun depan (dalam Masehi) dan seterusnya akan sama seperti pemerintah Indonesia atau tidak.
“Kita tidak tahu, karena pemerintah baru sidang isbat sehari sebelum hari H. Kalau KHGT, sudah tahu kapan 1 Ramadhan atau 1 Syawal 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan,” terang Sayuti.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurohman menyebut potensi perbedaan tanggal penting umat Islam antara Muhammadiyah dengan pemerintah justru semakin besar selepas penggunaan KHGT.
Sebelumnya, ketika Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal, penetapan awal bulan hijriah terutama pada tanggal penting umat Islam, sudah sering berbeda dengan keputusan pemerintah Indonesia.
“Jika wujudul hilal, dibandingkan dengan KHGT, maka dalam beberapa kasus, KHGT akan lebih dulu (memasuki awal bulan Hijriah) dibandingkan wujudul hilal,” ujar Oman, Minggu (7/7/2024).
Berdasarkan kriteria wujudul hilal, awal bulan Hijriah di Indonesia dipastikan terjadi saat bulan sudah di atas ufuk. Sementara mengacu pada kriteria KHGT, awal bulan Hijriah global bisa ditetapkan meski posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk.
Oleh karena itu, perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dan pemerintah justru akan lebih sering terjadi ke depannya.
“Prinsip KHGT adalah satu hari satu tanggal yang sama di seluruh dunia,” jelas Oman.
Sumber: Kompas.com
JABAR - WARTA BOGOR - Program renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Bareskrim Polri menggerebek rumah produksi gas nitrous oxide (N2O) merek…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa dirinya telah “membuka…
CILEUNGSI - WARTA BOGOR - Alat deteksi dini banjir berbasis teknologi resmi dioperasikan di aliran…
TANAH LAUT-WARTA BOGOR – Gerakan Tanam Serempak seluas 10.000 hektare yang dilaksanakan di 17 provinsi…
JAKARTA - WARTA BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memberikan perhatian terhadap pengadaan puluhan…