Umum

Pajak Warga Jabar Biayai Pendidikan Hampir 1 Juta Siswa

JABAR – WARTA BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak. Penerimaan dari pajak tersebut turut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan bagi hampir satu juta siswa di Jawa Barat.

Anggaran sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk mendukung pelayanan pendidikan, di antaranya pembayaran listrik dan air sekolah, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, serta kebutuhan pendidikan lainnya.

Anggaran tersebut berada di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sertifikasi guru.

Selain siswa sekolah negeri, dukungan pendidikan juga diberikan kepada siswa SMA dan SMK swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Pada 2026, sebanyak 31.663 siswa yang tidak diterima di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendapat bantuan melalui program tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, anggaran program SSK pada 2026 mencapai Rp73 miliar. Dana tersebut digunakan antara lain untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp150.000 per bulan bagi siswa SMA dan Rp175.000 per bulan bagi siswa SMK.

Pemerintah juga menanggung dana sumbangan pendidikan atau uang pangkal sekolah sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun.

“Ini semua yang membiayai warga Jabar yang membayar pajak. Jadi gratis pendidikan di Jabar itu digratiskan oleh warga Jabar,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari keterangan Pemprov Jabar.

Bantuan juga diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dalam bentuk perlengkapan sekolah berupa seragam, tas, sepatu, dan buku.

Sebanyak 38.887 siswa menerima bantuan senilai Rp1,8 juta per siswa per tahun, dengan total anggaran mencapai Rp70 miliar.

Pemprov Jabar juga menyediakan bantuan bagi siswa yang berisiko putus sekolah. Sebanyak 117.457 siswa mendapat bantuan pembayaran iuran dengan nilai Rp600.000 per siswa per tahun. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp70 miliar.

Dedi mengatakan berbagai program tersebut merupakan bentuk pemanfaatan penerimaan daerah untuk mendukung layanan pendidikan. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus mendukung pembangunan Jawa Barat, termasuk sektor pendidikan, dengan memenuhi kewajiban membayar pajak.