Pemkot Bogor Siapkan Asuransi Usaha bagi Petani Mulai 2027

BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana memperkuat perlindungan bagi petani melalui program asuransi jiwa yang ditargetkan mulai dianggarkan pada 2027.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, program tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada petani saat menjalankan aktivitas pertanian.

“Maka tahun depan kita anggarkan asuransi jiwa untuk para petani,” ujar Jenal kepada awak media.

Menurutnya, dinas terkait telah mengusulkan program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2027. Jenal menyebut dirinya akan memastikan usulan itu masuk dalam pembahasan anggaran sebelum ditetapkan.

“Ini layak, program pusat harus kita dukung. Dinas sudah menganggarkan, saya akan cek. Sebelum diketok palu harus masuk,” terangnya.

Selain asuransi jiwa, Pemkot Bogor juga berencana memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian milik warga melalui program asuransi usaha tani.

Jenal menyebut biaya perlindungan tersebut relatif terjangkau, yakni sekitar Rp36 ribu per hektare. Program ini diharapkan dapat melindungi petani dari risiko kerugian akibat gagal panen.

“Per hektarnya sangat murah sekali, Rp36 ribu saja. Lahan pertanian warga yang akan kita lindungi,” jelasnya.

Melalui program tersebut, petani diharapkan tidak terlalu khawatir menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem maupun bencana alam. Pemkot Bogor berupaya hadir memberikan perlindungan melalui skema asuransi yang disiapkan.

“Misalnya gagal panen akibat bencana alam dan lain-lain, Pemkot hadir memberikan penggantian, termasuk asuransi jiwa bagi para petani tadi,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi hingga awal Oktober 2026, luas lahan pertanian di Kota Bogor tercatat sekitar 35–36 hektare. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan data sebelumnya yang mencatat sekitar 58 hektare.

“Dari 58 eksisting data, hasil verifikasi yang sangat mendesak dan mungkin belum semua terverifikasi, berkurang menjadi 35 sampai 36 hektare,” ungkap Jenal.

Meski berstatus sebagai daerah perkotaan, Jenal menilai keberadaan lahan pertanian tetap penting untuk dipertahankan. Selain memiliki nilai ekonomi, lahan pertanian juga berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Pemkot Bogor pun berupaya mempertahankan lahan yang telah tercatat dalam data melalui dukungan kepada pemilik lahan. Salah satunya dengan memberikan kompensasi berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 75 persen bagi lahan yang dipertahankan sebagai lahan abadi.

“Lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB maksimal 75 persen kita bebaskan,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: Radar Bogor