Pengangguran Lulusan SMK Masih Tertinggi, Pemerintah Dorong Masa Belajar Jadi 4 Tahun

WARTA BOGOR – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2025 TPT lulusan SMK mencapai 8,63 persen.

Meski demikian, kondisi tersebut mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Data Februari 2026 mencatat tingkat pengangguran lulusan SMA dan SMK turun menjadi 7,74 persen, lebih rendah dibanding November 2025 yang mencapai 8,45 persen.

BPS juga mencatat sebanyak 147,67 juta penduduk Indonesia telah bekerja. Selain itu, tingkat serapan penduduk usia 18 hingga 21 tahun mencapai 91,46 persen melalui jalur pekerjaan, pendidikan lanjutan, maupun kewirausahaan.

Walaupun mengalami penurunan, lulusan SMA dan SMK masih menjadi kelompok pendidikan dengan tingkat pengangguran tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi link and match antara sekolah vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Upaya ini dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, seperti penerapan program SMK 4 tahun, perluasan magang, serta kolaborasi langsung dengan industri agar lulusan lebih mudah terserap ke dunia kerja.

Pemerintah menilai penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri menjadi langkah penting agar kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kerja sama dengan perusahaan swasta maupun BUMN juga terus diperluas untuk membuka akses magang dan peluang kerja bagi siswa serta lulusan SMK.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan salah satu langkah strategis yang kini dikembangkan adalah program SMK 4 tahun.

“Program SMK empat tahun sudah mulai diterapkan, termasuk di sekolah yang bekerja sama dengan P2MI serta inisiatif SMK Go Global,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut dirancang agar siswa memiliki waktu belajar lebih panjang sehingga kompetensi teknis, pengalaman industri, dan kesiapan usia kerja menjadi lebih optimal saat memasuki dunia kerja.

Ia menjelaskan, skema SMK 4 tahun muncul karena sebagian lulusan SMK tiga tahun belum memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan sejumlah perusahaan, terutama untuk penempatan kerja di luar negeri.

Dengan tambahan satu tahun pendidikan, siswa diharapkan memperoleh pembelajaran lanjutan dan pengalaman praktik industri yang lebih intensif.

Pemerintah juga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program tersebut. Beberapa sekolah sejak awal membuka jalur pendidikan empat tahun, sementara siswa dari program tiga tahun dapat menambah satu tahun pembelajaran lanjutan sesuai kebutuhan.

Selain memperpanjang masa belajar, pemerintah turut mendorong keterlibatan perusahaan dalam penyusunan kurikulum SMK agar materi pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan Wadhwani Foundation melalui Program JobReady.

Program tersebut menghadirkan pembelajaran terstruktur selama 79 jam, 75 modul mikro, serta 11 penilaian kompetensi yang diterapkan melalui sistem blended learning berbasis digital dan pendampingan di kelas.

 

 

 

 

 

 

Sumber: Radar Bogor