Komisi IX DPR Dukung Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer Daerah

JAKARTA – WARTA BOGOR – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, agar motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah menghibahkan kendaraan tersebut kepada para guru honorer di berbagai daerah.

Yahya menilai langkah tersebut lebih bermanfaat dibandingkan membiarkan aset yang sudah dibeli negara tidak digunakan secara maksimal.

Menurutnya, saat rapat bersama Komisi IX DPR, Agustina sempat menyampaikan rencana untuk menyalurkan motor listrik tersebut kepada guru-guru honorer, dan usulan itu mendapat dukungannya.

“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara. Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya, Jumat (18/6/2026).

Meski mendukung pemanfaatan aset tersebut, Yahya mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik oleh BGN pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Ia menilai kendaraan tersebut tidak terlalu dibutuhkan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujarnya.

Yahya juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR sebagai mitra kerja BGN tidak memperoleh informasi sejak awal terkait pengadaan motor listrik tersebut.

Ia turut menyoroti dugaan mark-up harga kendaraan dan persoalan vendor yang disebut tidak memiliki jaringan dealer.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa seluruh aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara pada tahun 2025 harus dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk motor listrik, tetapi juga berbagai pengadaan lainnya seperti perangkat teknologi informasi, CCTV, dan peralatan pendukung lainnya.

“Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia mengatakan aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimaksimalkan.

Menurut dia, anggaran dengan output serupa tak lagi ditemukan pada tahun berikutnya.

“Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026,” ucapnya.

“Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: detiknews