Pemerintah Pastikan Tak Ada Pajak Baru di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA – WARTA BOGOR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat. Di tengah tekanan ekonomi global, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan melalui penguatan investasi dan perbaikan iklim usaha.

Purbaya menegaskan kebijakan fiskal saat ini tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat, melainkan memperkuat penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan penutupan kebocoran.

“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi pada Rabu (29/4/2026).

Menurut Purbaya, posisi itu konsisten dengan sikap pemerintah sejak awal bahwa kenaikan pajak tidak akan dilakukan sebelum ekonomi cukup kuat, termasuk ketika pertumbuhan mendekati 6 persen.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Purbaya mengatakan Indonesia justru harus memperkuat mesin pertumbuhan domestik. Mantan bos LPS ini menilai tekanan eksternal selalu hadir dari waktu ke waktu, namun dapat dimitigasi melalui konsumsi rumah tangga, investasi, dan koordinasi kebijakan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga konsumsi tetap kuat, sembari mendorong investasi swasta agar menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh Purbaya menegaskan bahwa ekonomi Indonesia selama ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Ketiganya, menurut dia, harus dijaga agar tetap tumbuh di tengah gejolak global. “Realitanya, ekonomi Indonesia ditopang konsumsi, investasi serta perdagangan. Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan satgas P2SP atau debottlenecking,” ujarnya.

Dalam paparannya, Purbaya juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, sinergi dengan aparat penegak hukum penting agar investasi, termasuk di daerah, tidak terganggu oleh hambatan non-ekonomi.

Alih-alih mengandalkan penambahan pungutan, pemerintah, kata dia, memilih memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi penerimaan, penyelesaian hambatan usaha, dan menjaga ruang pertumbuhan sektor swasta tetap terbuka.

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kompas