Pemkab Bogor Anggarkan Rp100 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalan Khusus Tambang Cigudeg–Rumpin

CIBINONG – WARTA BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menganggarkan sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Kecamatan Cigudeg hingga Rumpin.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan khusus tambang sekaligus mengurangi dampak aktivitas angkutan berat terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri atas 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, lima perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan satu perusahaan di Kecamatan Parung Panjang.

Rudy menjelaskan, anggaran APBD 2026 akan difokuskan pada pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara itu, pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.

“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” jelas Rudy.

Ia menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen menyelesaikan persoalan jalan angkutan tambang yang selama ini berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Karena itu, kami memutuskan untuk membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujarnya.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan, Rudy mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat untuk berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis tersebut.

“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh, namun dukungan dan kolaborasi dari para pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.

Selain pembangunan jalan utama, Pemkab Bogor juga menyiapkan trase sementara agar aktivitas operasional tambang tetap berjalan dengan aman dan tertib tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah daerah juga akan melakukan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.

Rudy menegaskan bahwa hasil rapat ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi dan itikad baik antara pemerintah daerah dan para pengusaha tambang.

“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat. Fokus pembangunan mencakup wilayah Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.

 

 

 

 

 

Sumber: