Kota Bogor

Pemkot Bogor Ungkap WFH ASN bisa Hemat Anggaran hingga Rp900 juta per bulan

BOGOR – WARTA BOGOR – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan dari penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen belanja operasional, seperti penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan.

Efisiensi juga terjadi akibat berkurangnya penggunaan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi ASN selama kebijakan WFH diterapkan.

“Secara akumulatif, efisiensi bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Itu dari akumulasi hanya eselon III ke bawah,” kata Dedie usai meninjau salah satu rumah ASN di Kota Bogor, Jumat (10/4/2026).

Ia menyebutkan bahwa kebijakan WFH diterapkan kepada ASN eselon III ke bawah dengan proporsi sekitar 9 persen atau sebanyak 1.054 pegawai.

Menurutnya, pelaksanaan WFH di Kota Bogor didukung oleh sistem berbasis teknologi dengan pengawasan yang ketat agar kinerja ASN tetap optimal. Pemantauan dilakukan melalui sistem absensi terintegrasi dengan koordinat lokasi, absensi tiga kali sehari, serta kewajiban pelaporan kerja secara berkala.

“Dan ini harus dipastikan pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan koordinat kediaman masing-masing,” ujarnya.

Meski terjadi efisiensi anggaran, Dedie menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai keberhasilan efisiensi tersebut tidak terlepas dari penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi yang disiplin.

Ia menekankan bahwa kebijakan WFH perlu didukung dengan sistem kontrol yang kuat agar kinerja ASN tetap terjaga dan tidak berdampak pada pelayanan masyarakat.

“Kami melihat WFH ini harus didampingi dengan perangkat teknologi dan sistem pemantauan yang mumpuni, sehingga kinerja tetap terpenuhi dan tidak berdampak pada pelayanan,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan WFH di berbagai daerah guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif sesuai tujuan.