Siap-siap! Warga yang Nunggak Bayar Pajak, Tidak Bisa Urus SIM hingga Paspor

JAKARTA – WARTA BOGOR – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintahan akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau GovTech Indonesia.

Sistem super canggih ini akan meluncur pada 17 Agustus 2025. Sistem ini merupakan pengembangan government technology atau GovTech. Salah satu fungsi sistemnya ialah memperkuat penerimaan pajak.

Luhut menjelaskan sistem itu akan mengintegrasikan seluruh sistem digital pemerintahan, mulai dari sistem pajak seperti Coretax, perizinan berusaha seperti OSS, belanja negara seperti e-Katalog, hingga sistem pelayanan publik seperti untuk paspor, kartu tanda penduduk digital, SIM, hingga bongkar muat.

“Ini yang buat Indonesia betul-betul transparan ke depan, karena dengan AI, big data yang kita punya itu akan buat Indonesia ini berubah,” ujar Luhut dalam konferensi pers DEN, dikutip Senin (13/1/2025).

Luhut pun memastikan bahwa para pengemplang pajak tidak akan bisa mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah, mulai dari layanan paspor, perizinan usaha, hingga aktivitas ekspor dan impor hingga SIM. Sistem ini akan menggunakan blockchain, sehingga dipastikan data akan semakin transparan.

“Kita pakai blockchain juga segala macam saya lihat oh ini Luhut Pandjaitan dia impor kontainernya apa? kalau data saya baik akan release tidak perlu antri, tapi kalau data tidak bagus machine akan blok dan kita periksa. Kalau datanya salah perusahaan saya bisa saja nanti akan kena blok jadi gak bisa jalan,” jelasnya.

“Kamu ngurus paspormu tidak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu enggak bisa, nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa gak bisa. Karena kau belum bayar ini,” sambungnya.

Selain itu, sistem GovTech ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

“Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” papar Luhut.

Secara konsep, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

 

 

 

Sumber: CNBC Indonesia