Di PENAS 2026, Wapres Gibran: Indonesia Kian Mandiri Pangan Berkat Kerja Keras Petani dan Nelayan

GORONTALO-WARTA BOGOR — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kemajuan ini diraih berkat kerja keras para petani dan nelayan, didukung oleh kebijakan pemerintah yang terus berpihak pada kemajuan sektor pertanian dan perikanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat membuka kegiatan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Menurut Wapres Gibran, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, persaingan perdagangan, hingga gangguan jalur distribusi pangan dunia.

“Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kemandirian pangan menjadi fokus utama kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Meskipun capaian sektor pangan terus menunjukkan perkembangan yang positif, Wapres menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menyempurnakan tata kelola pertanian. Langkah yang dilakukan meliputi pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, perluasan akses permodalan, kepastian pasar, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah menyederhanakan aturan dengan memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk subsidi. Penyederhanaan ini bertujuan agar manfaat program dapat diterima langsung oleh para petani di lapangan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun, ternyata berhasil diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun.

“Ini merupakan pencapaian tercepat sepanjang sejarah pembangunan pertanian di Indonesia,” ungkap Mentan Amran.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 Indonesia mencatat laju kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia, setelah Brasil. Hasil tersebut mendorong ketersediaan stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton — jumlah tertinggi sejak kemerdekaan Indonesia.

Kesejahteraan petani pun ikut meningkat. Saat ini harga pembelian gabah berada di angka Rp6.500 per kilogram sesuai ketetapan pemerintah, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 127 — nilai tertinggi dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

Di sisi lain, nilai ekspor komoditas pertanian juga bertambah sebesar Rp166 triliun, sehingga total nilai ekspor nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah juga sedang menyiapkan program penyediaan bibit unggul secara cuma‑cuma bagi komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan tanaman perkebunan lainnya, yang akan diterapkan di lahan seluas 870 ribu hektare.

Untuk sektor perkebunan, pemerintah melakukan pembenahan sistem perdagangan kelapa sawit melalui kebijakan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) secara terpadu atau satu pintu. Langkah ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, yang tidak sejalan dengan kenaikan harga CPO di pasar dunia serta pergerakan nilai tukar mata uang asing.

“Saat ini harga TBS mulai kembali pada tingkat yang wajar. Kami menargetkan kenaikan sekitar 10 persen lagi agar kesejahteraan petani sawit semakin terjamin,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil serta turut menikmati keuntungan dari perbaikan sistem perdagangan komoditas perkebunan.

“Seluruh capaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras para petani dan nelayan Indonesia. Hal ini juga berkat keberpihakan yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian,” tegasnya.

Ke depannya, pemerintah akan mempercepat proses hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama penyedia pangan dunia. (wsd)