Mentan Amran Lapor ke Presiden: Pangan Aman, Hilirisasi Dipercepat untuk Kesejahteraan Petani

JAKARTA-WARTA BOGOR — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketersediaan pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali, meskipun dunia dihadapkan pada risiko perubahan iklim yang semakin ekstrem. Dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026, Presiden juga memberikan arahan agar proses hilirisasi produk pertanian dan perkebunan dipercepat. Langkah ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ekonomi daerah, serta membuka lebih banyak lapangan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu capaian utama yang disampaikan adalah kekuatan cadangan pangan nasional. Saat ini, stok beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, tanaman yang sedang tumbuh diperkirakan setara 10–11 juta ton, sementara cadangan yang tersebar di rumah tangga, hotel, dan rumah makan diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

“Artinya, jika digabungkan ketiga sumber cadangan ini, ketersediaan cukup untuk 10 hingga 11 bulan ke depan. Jika kita ambil angka terendah, yaitu 10 bulan, berarti persediaan masih cukup hingga sekitar April 2027. Padahal pada Maret 2027 sudah dimulai masa panen raya. Dengan demikian, dampak ancaman El Nino Ekstrem sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah dapat kita mitigasi risikonya,” jelas Mentan Amran.

Menurut Amran, cadangan yang kuat ini menjadi penyangga utama Indonesia menghadapi kemungkinan gangguan produksi akibat iklim. Dengan perkiraan panen raya pada awal tahun 2027, pemerintah optimis pasokan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Untuk semakin memperkuat ketahanan pangan, berbagai program penyesuaian dengan iklim terus digalakkan: pembangunan embung, jaringan irigasi dan pompa air, sumur dalam, serta optimalisasi lahan rawa dan percepatan pencetakan sawah baru. Berkat upaya ini, pada sejumlah lahan rawa indeks pertanaman meningkat dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.

“Seluruh langkah ini berfungsi mengurangi risiko gangguan. Sekali lagi, insya Allah kondisi pangan kita aman,” ujarnya.

Selain menjamin ketersediaan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan. Menurut Mentan, langkah ini merupakan strategi utama untuk menaikkan nilai tambah hasil bumi, memperbesar pendapatan petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan kini sedang mempercepat pengembangan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu. Total luasan pengembangan perkebunan rakyat mencapai sekitar 870 ribu hektare yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan pertanian nasional.

Dukungan pemerintah bagi wilayah Papua terus ditingkatkan. Pada tahun ini, alokasi bantuan mencapai Rp3,2 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp2 triliun. Bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat berupa alat dan mesin pertanian, pembukaan lahan sawah, serta sarana produksi lainnya.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan beliau mengarahkan agar dukungan ini diteruskan. Bantuan diberikan langsung ke rakyat, berupa traktor, pengembangan lahan, bahkan dari beberapa provinsi ada permintaan agar pencetakan sawah diperluas,” tambahnya.

Dalam bidang hilirisasi, pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan terus didorong. Salah satu yang berkembang pesat adalah pengolahan kelapa. “Pabrik pengolahannya sudah berdiri satu di Maluku Utara; insya Allah tahun ini akan selesai dua lagi di lokasi lain, yaitu Morowali dan Indragiri Hilir,” kata Amran.

Presiden secara khusus meminta agar proses ini dipercepat karena manfaatnya langsung dirasakan petani melalui kenaikan pendapatan, kehadiran industri baru, serta terbukanya kesempatan kerja di daerah. “Arahan tegas beliau: perhatikan risiko El Nino, percepat hilirisasi, dan perluasan lahan 870 ribu hektare itu sepenuhnya merupakan hibah bagi petani seluruh Indonesia serta sarana membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mentan juga melaporkan perkembangan harga Tandan Buah Segar sawit yang sempat turun meski harga minyak sawit dunia dan nilai tukar dolar sedang menguat — kondisi yang merugikan petani plasma. Atas arahan Presiden, Kementerian mengumpulkan pengusaha kelapa sawit guna mempercepat pemulihan harga, serta berkoordinasi dengan penegak hukum agar tidak ada praktik yang merugikan petani.

“Kami tegaskan: jangan ada yang mempermainkan harga, jangan merugikan rakyat. Ada sekitar 15 juta petani plasma, yang jika ditambah keluarga mencapai sekitar 30 juta jiwa. Bapak Presiden mengarahkan sepenuhnya keberpihakan bagi petani sawit,” tegasnya.

Kini sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga, dan kondisi di tingkat petani terus membaik. “Harga TBS sudah mendekati normal, masih ada selisih sekitar 5 persen. Kami yakin dalam satu minggu ke depan harganya akan pulih sepenuhnya,” tambahnya.

Di sektor peternakan, pemerintah melakukan langkah penyeimbangan harga ayam dan telur dengan mengumpulkan para peternak untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada usaha rakyat. Kerja sama juga dijalin dengan Badan Gizi Nasional agar kebutuhan telur dan daging dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menyerap produksi peternak secara optimal.

Sementara itu, pada sektor hortikultura, penanaman bawang putih terus diperluas sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Mentan menegaskan Indonesia kini semakin mantap menuju swasembada pangan. Dari sebelas komoditas utama, sebagian besar telah mandiri, bahkan sebagian sudah diekspor. Pemerintah juga tidak lagi menerbitkan izin impor beras menengah, sementara stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton sudah melebihi daya tampung penyimpanan Bulog.

“Oleh karena itu, masyarakat dapat tenang: pasokan tersedia, dan beras sudah bukan lagi penyebab utama kenaikan harga umum selama dua tahun berturut‑turut,” pungkasnya. (wsd)